Dimensi dan Kapital Pluralitas

Saya sangat malas menulis tentang politik. Selain karena topik ini adalah menu wajib makan malam setiap kali pulang ke rumah orang tua, saya tergolong individu yang punya ‘keistimewaan’ untuk menggali banyak hal yang hampir tak mungkin saya bagikan di ranah publik, langsung dari narasumber primer atau ring satu sang sumber.

Jadi sebelum saya berubah pikiran, mari kita isi tulisan berikut dengan hal-hal yang boleh dibagikan plus tengah menjadi sumber kegelisahan: pengikisan nilai pluralitas.

I

Juni 2014

Seminggu sebelum ultah ke-20 adik perempuan saya, banyak tamu silih berganti datang ingin menjumpai Bapak namun permintaan mereka ia tolak mentah-mentah. Menurut kabar yang beredar di luar, keputusan beliau terkait Pilpres masih amat misterius sehingga deklarasi dukungannya sudah ditunggu-tunggu sejak awal bulan. Saya ingat betul waktu itu konsolidasi partai beringin mulai terpecah berhubung mayoritas simpatisan di daerah serta beberapa kader muda berpengaruh tidak terima dengan manuver ketua umum yang mereka nilai telah melanggar hasil Rapimnas sembari memilih ‘main aman’.

“Masa peraih suara terbanyak kedua di Pileg kagak nyalon presiden?!”

Yang menarik, isu di atas tak sekalipun mengusik diskusi kami sekeluarga seputar siapa yang layak memimpin republik selama 5 tahun ke depan. Walaupun Mama seorang konservatif dan Bapak lebih cocok disebut centrist, anak-anaknya sering memperoleh ruang berpikir serta berpendapat yang luas dalam konteks politik praktis. Budaya berpikir rasional dan empatik kerap mengisi suasana perdebatan kami dimanapun dan kapanpun. Budaya demikian pula yang berpengaruh besar bagi adik-adik saya mengingat Pemilu 2014 adalah kesempatan perdana mereka menyalurkan hak suaranya. Alhasil, pertukaran perspektif maupun ide-ide segar mengenai sosok Prabowo dan kapabilitas Jokowi menjadi hal yang biasa dari hari ke hari menjelang hari H pemilihan. Bahkan pernah suatu malam ketika kami menginap di hotel, adik perempuan saya mendadak masuk ke kamar ortu membawa kutipan berita dan data survei terkini. Ia meminta Bapak keluar lantas menghabiskan kira-kira dua jam berikutnya guna berdebat non stop dengan Mama.

Di tengah masa tenang pasca kampanye berakhir, Bapak mendeklarasikan dukungan pribadi kepada kubu Jokowi-JK. Nyaris seluruh pihak yang berkepentingan terkejut sebab mereka sama sekali tak menduga pergerakan tersebut. Puncaknya pada tanggal 9 Juli, ia beserta semua anaknya memberikan suara bagi Jokowi sementara Mama mencoblos Prabowo. Sepulang dari TPS, kami makan-makan sebelum satu persatu terbang kembali menjalani keseharian masing-masing.

II

Teman baik saya semasa SMP-SMA adalah seorang laki-laki keturunan Tionghoa tulen. Dari dia saya belajar menguasai dialek Hokkien walau sesungguhnya ia lebih senang menggunakan Bahasa Indonesia tatkala kami ngobrol empat mata. Kami berkenalan setelah ia mengalahkan saya dalam putaran final salah satu perlombaan sains. Setahun berselang, saya mengajaknya merakit bahan detonasi sederhana beserta komponen antitesisnya, proyek terbesar kami di tahun tersebut.

Teman baik saya selama kuliah adalah seorang perempuan berdarah campuran: ayah Toraja dan ibu Tionghoa. Ia tinggal di desa Sorowako, sekitar 3 jam perjalanan naik mobil dari Makassar. Anak yang bercita-cita jadi dokter tapi kelewat pintar tatkala mengikuti tes SPMB sehingga terdampar di kampus yang sama dengan saya. Ia gemar memasak macam-macam kue dan puding buatannya terkenal paling enak seangkatan.

Sepasang anak manusia di atas, walau mereka tak saling kenal, sejatinya berbagi persamaan yang bersifat ‘anomali’: keduanya berasal dari keluarga cina miskin.

What? Cina miskin? CINA BISA MISKIN?! HOAX!!

Siapapun dapat miskin, kok. Anda, saya, tetangga selalu berpotensi (jatuh) miskin.

Stigma yang melekat pada diri orang-orang keturunan Tionghoa di negara ini mayoritas berupa sindiran ‘pelit’, ‘super kaya’, ‘eksklusif’ dan sejenisnya. Padahal faktanya tidak demikian. Cukup banyak teman sekolah saya yang bekerja paruh waktu manakala mereka bebas dari kewajiban praktikum atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Beberapa anak bahkan rela ngekos jauh dari keluarganya demi menghemat biaya transportasi. Di kalangan elit konglomerat Indonesia pun, jumlah miliarder keturunan Tionghoa masih terhitung minoritas.

Sayangnya dalam panggung elektoral lokal maupun nasional sedari era Bung Karno, sentimen anti-Cina adalah senjata semi otomatis yang terbukti efektif membangkitkan trauma dan rasa takut kepada saudara-saudari keturunan Tionghoa. Senjata ini hanya keluar di kala medan pertarungan memasuki babak genting, tatkala cuma lawan tunggal yang tersaji di depan mata. Sentimen tersebut kerap dipelihara dari masa ke masa oleh politisi senior oportunistik dalam pola pikir para pendukungnya, terutama kalangan menengah ke bawah. Maka tak perlu heran bila senjata sedemikian rupa kini masih berfungsi, 19 tahun pasca reformasi (meski sesungguhnya ia telah diperkenalkan ulang pada gelaran Pilpres 2014). Fenomena ini jelas bukan bentuk edukasi politik yang bijak untuk proses pendewasaan mental rakyat dalam jangka panjang, sebab bukankah praktik demokrasi yang diperjuangkan sejak masa Orde Baru adalah melawan kepentingan pendukung otoriterisme dan oligarki?

Lebih lanjut, dikotomi “cina’ dan ‘pribumi’ lewat narasi sektarian “kita vs mereka” tidak memiliki fondasi logis sama sekali. Ia tak lebih dari sekadar mitos yang dilanggengkan selama bertahun-tahun demi melayani kepentingan politik ekonomi yang banal. Pada akhirnya, kita semua adalah pribumi dan kita semua bukan pribumi. Lantas bila menyoal epistemologi dimensi kelas ekonomi, kita tak mungkin mengesampingkan peran panjang militer dalam mengawal laju kapitalisme di negeri ini.

Berbicara mengenai keragaman memang sepatutnya menyasar suku-agama-ras lainnya, tapi sejarah membuktikan kalau daya tahan keragaman kita paling sering diuji lewat satu ras spesifik. Dan jangan sekalipun lengah, sebab sangat mungkin represi terhadap ras/agama/suku tertentu menjadi jalan masuk bagi jenis anyar strategi represif terhadap ras/suku/agama lain. Sementara itu budaya berpikir rasional dan empatik mendorong kita untuk senantiasa menganalisa dampak kebijakan, mengkritisi tawaran program kerja, mengapresiasi para pelaku perubahan positif yang konkret, serta mengawasi penggunaan kekuasaan. Budaya itu tidak mengenal virus perusak keragaman yang gemar menyebar kebencian kelompok kemudian memperuncing perbedaan.

III

Saya tak setuju dengan keputusan pemerintah membubarkan HTI. Pasal 28 dan Pasal 28E poin 3 UUD 1945 menjamin kebebasan setiap warga negara tanpa kecuali untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, aksi demikian hanya mengulang sikap otoriter negara tatkala membubarkan PKI, Gerwani, hingga PRD menjelang keruntuhan Orde Baru. Jika anda merasa terganggu dengan ulah atau mengetahui pelanggaran pidana oleh oknum anggotanya maupun simpatisan organisasi radikal lain, silakan melapor ke polisi.

Saat kamu bersikukuh menggugat eksistensi pasal penistaan agama, gugatlah dengan penuh kesadaran bahwa pihak yang berseberangan denganmu tidak akan mampu dijerat menggunakan pasal yang sama di masa depan. Bila kamu memahami konsekuensi tersebut dan tetap komit mengajukan gugatan, yakinlah bahwa kamu telah turut berinvestasi guna mendewasakan praktik demokrasi kita.

Edukasi politik di ruang publik yang berbasis budaya rasional dan empatik adalah kerja-kerja kultural maupun sosial yang wajib terus kita gaungkan dari generasi ke generasi. Sebuah bentuk edukasi yang merayakan keragaman, mengadvokasi kesadaran kolektif akan pentingnya keadilan sosial berkelanjutan, mengembangkan sistem distribusi daya pikir kritis, serta mampu menentukan pemimpin publik berdasarkan kualitas rekam jejak dan pemikiran konstruktifnya. Poin-poin tersebut adalah elemen berharga menuju perwujudan kehidupan sosial demokratis yang humanis dan beradab.

Republik jelas butuh kapital, apalagi ketika kebijakan developmentalis tengah berusaha mewujud nyata. Di sisi lain pluralitas juga butuh kapital, apalagi ketika pluralitas adalah sebenar-benarnya jati diri faktual Indonesia sesuai cita-cita para pendiri bangsa.


Saya sangat malas menulis tentang politik, bahkan setelah tulisan ini rampung. Namun saya belum pernah merasa malas mengungkapkan pemikiran, menguji gagasan, sampai menyatakan secara tegas keberpihakan politis saya jika memang diperlukan. Terlebih pada hari-hari kejam dewasa ini.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s